Pendidikan Politik Rakyat dan Pemerintah Daerah

{ Agustus 23, 2008 @ 1:29 pm } · { Pendidikan, Politik }
{ Tags: Politik Rakyat }

Oleh Aminuddin Siregar

Kelompok partai-partai kecil hendaklah tidak mengurangi keikut sertaan mereka dalam pemilihan presdien (pilpres) pada helat politik mendatang ini. Sebaiknya partai-partai kecil itu justru diharapkan proaktif dalam melakukan persambungan politik dengan berbagai unsur dan kalangan tokoh politik . Baik kepada mereka yang berada di partai politik besar maupun tokoh-tokoh politik yang berada diluar partai.

Seperti kita ketahui bahwa, ada banyak tokoh atau setidaknya ada sekelompok kecil orang yang menyatakan masuk barisan golongan putih (golput).Ini memang tidak dapat disembunyikan dan merupakan hak politik seseorang untuk menyatakan ikut atau tidak dalam pemilu presiden. Tapi ini bukanlah perilaku politik  yang baik dan benar. hendaknya tidak dijadikan contoh dan ikut-ikutan menjadi orang golput, termasuk  oleh partai-partai kecil, yang tidak lolos tempo hari ikut pemilu mendatang.

Sebab, kalau partai-partai kecil itu ikut menjadi golput akan menimbulkan bahaya politis bagi kehidupan politik lokal. Ini bisa mematikan nafas kehidupan politik lokal dan merugikan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa juga mandul apabila kehidupan politik lokal tidak kondusif dan tidak sehat. Bahaya politis secara lokal inilah kembali yang perlu diantisipasi.

Di saat pemerintah daerah memegang wewenang penuh, disaat yang bersamaan partai politik juga mesti bisa menjadi kekuatan penyeimbang. Terutama dalam mengawal masyarakat dalam mengartikulasikan kepentingan mereka. Benar, bahwa otonomi daerah, sepenuhnya untuk kepentingan rakyat daerah. Tetapi dalam beberapa hal, otonomi daerah cenderung meninggalkan masyarakat lokal. Ini sebenarnya tidak perlu terjadi.

Pemerintah daerah harus sepenuhnya dapat mengetahui kebutuhan terhadap pembangunan sesungguhnya di daerahnya, apa yang diperlukan masyarakat setempat. Sehingga tidak perlu  memotong beberapa kegiatan pembangunan atau tidak dilaksanakan. Dalam hal ini partai politik bisa berperan aktif menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dalam mengurus dan memberdayakan masyarakat. Inilah yang selama ini belum dilakukan oleh banyak partai politik kita di Indonesia.

Boleh dibilang, partai politik selama ini masih cenderung terkonsentrasi mengurus partai dan kepentingan kelompoknya sendiri. Padahal dalam kondisi dan situasi politik seperti sekarang ini anggota masyarakat perlu dibekali dengan berbagai kemampuan berpolitik. Di mana kebebasan, keterbukaan dan meluasnya demokrasi sudah sepatutnya menjadi bagian dari modal utama partai politik dalam berperan aktif melakukan persambungan dan silaturrahmi politik.

Artinya partai politik mesti melakukan program-program pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Sehingga nampak bahwa partai politik mampu melakukan fungsi penyeimbang dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Persoalannya, apa bahaya politis terhadap kehidupan politik lokal, apabila partai-partai politik lokal tidak lolos dan masuk daftar peserta pemilu mendatang ini. Dalam kaitan itulah partai politik melakukan berbagai pendekatan dan mengajak masyarakat untuk secara bersama memikirkan kelangsungan jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah sejalan dengan nafas otonomi daerah, di mana sebagian besar urusan pemerintah daerah adalah mengurus rakyat.

Padahal mengaktualisasikan kepentingan masyarakat local, tidak terlepas dari peranan partai politik. Itu sebabnya orang sangat berharap banyak kepada peran partai politik, apalagi sekarang ini rakyat memilih langsung calon kepala daerah. Partai-partai politik walau kecil dan dianggap gurem mesti melakukan sesuatu untuk rakyat, mengambil hati rakyat sekarang ini amat perlu bagi setiap partai politik, karena hal itu merupakan bagian dari pendidikan politik rakyat.

Partai politik memang perlu melakukan kontrol terhadap kegiatan politik secara lokal. Dalam kaitan ini pula partai politik bisa membentuk semacam koalisi pengarah bersama dengan partai-partai besar, Sehingga gabungan beberapa partai politik di daerah dapat menanggulangi dan membawa aspirasi masyarakat lokal dilevel elit politik tertinggi. Untuk kemudian ikut serta secara partisipatif merencanakan dan menentukan kebutuhan mereka sejalan arah pembangunan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Sebagai contoh kebijakan yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah seperti menyediakan rumah murah untuk masyarakat miskin. Tetapii kejadiannya justru sebaliknya. Baik dewan perwakilan rakyat maupun dewan perwakilan rakyat daerah yang mengurusi soal perumahan justru tidak memperlihatkan kontribusi pembelaanya terhadap rakyat yang membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal yang layak. Dalam konteks ini pulalah diperlukan pendidikan politik rakyat, meskipun sekarang ini masyarakat Indonesia sekarangini kian modern dan sudah lebih banyak jumlah orang melek politik dibandingkan puluhan tahun lalu, tetapi pendidikan politik tetap diperlukan.